Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
Jokowi-JK saat mengikuti debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta (Foto: Heru H/okezone) JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritisi paradigma ekonomi capres Prabowo Subianto yang hanya berorientasi soal uang dengan mencegah kebocoran, lantas otomatis ada dana tunai untuk langsung dibagikan ke rakyat.
“Janji membagi dana itu sama saja tingkatannya dengan janji memberikan jabatan menteri di atas menteri,” kata Hasto di Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Hasto menilai, kubu Jokowi-JK justru mengedepankan ide tentang pemberdayaan rakyat. Misalnya dengan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar untuk mengurangi beban rakyat miskin.
“Jokowi mengedepankan pendekatan sistem yang langsung menyentuh ke rakyat. Pemimpin rakyat harus turun di tengah rakyat. Itulah Jokowi,” tandasnya.
Karenanya Hasto juga menepis tudingan bahwa cara berpikir Jokowi masih level kepala daerah karena masih jualan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, seperti halnya menerapkan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta.
Jokowi, lanjut Hasto, justru memiliki nilai lebih dengan pengalaman sebagai kepala daerah.
“Pengalaman Jokowi sebagai wali kota di Solo atau gubernur di DKI adalah jalan perubahan pemimpin yang berpengalaman seperti terjadi dalam sosok Ahmadinejad di Iran atau Bill Clinton,” kata Hasto.
Apalagi, tambah Hasto, angka yang dikutip atas temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa angka kebocoran keuangan negara mencapai Rp7.000 triliun. “Dan mark-up kebocoran anggaran itu ternyata dibantah oleh KPK,” tuturnya.
Lebih lanjut Hasto juga menilai, klaim tentang Undang-Undang Desa yang tak sesuai fakta, terutama klaim tentang dana Rp1 miliar per desa per tahun. Berdasarkan perhitungan, alokasi dana desa maka nilai yang dialokasikan untuk desa setidak-tidaknya mencapai Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar. (kem)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.