Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
JAKARTA - Pemilihan umum menggunakan sistem proporsional daftar terbuka cenderung mendorong terjadinya politik uang. Alhasil, wakil rakyat terpilih berpotensi menyelewengkan wewenang.
"Ini akibat sistem pemilu yang dipilih. Saat menyusun pembahasan undang-undang juga sudah erat dengan kompromi-kompromi," kata pengamat pemilu dari Perludem, Titi Anggraini, saat diskusi di Gedung MPR, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Titi menambahkan, apapun sistem Pemilu yang akan dipakai Indonesia, jika kaderisasi parpol belum kuat maka tidak akan berjalan dengan baik. Sistem pemilu juga memicu terjadinya kanibalisme antarcaleg di partai politik yang sama.
"Kaderisasi parpol belum kuat dan rekruitmennya tidak terbuka. Ini memicu terjadinya kanibalisasi antar caleg satu partai. Contoh ada satu caleg habis Rp7,5 miliar tapi dikadali temannya sendiri di satu partai. Padahal, sama-sama perempuan dan sama-sama kadal," paparnya.
Dia menegaskan, selama kaderisasi tidak berjalan dengan baik, jangan berharap sistem pemilu akan berhasil. "Ketika diadopsi sistem terbuka dengan kaderisasi lemah, maka memicu perilaku korupsi," terang Titi.
Apakah kalau sistem tertutup berhasil? menurut Titi belum tentu. "Selama transparansi dana partai belum terjadi dan kaderisasi partai tidak berjalan baik ya sama saja," pungkasnya. (trk)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.