Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
Ketum serta capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) dan Ketua Dewan Pembina yang juga capres Partai Gerindra Prabowo Subianto JAKARTA - Koalisi yang dijalin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tidak menjanjikan apapun dibanding hanya sekedar menata lawan tanding yang akan ditampilkan oleh partai pengusung Joko Widodo (Jokowi).
"Tentu saja jika Jokowi bisa ditampilkan sebagai calon Presiden dengan calon wakil presiden yang punya nilai simbolik yang bisa mengalahkan mereka," ungkap pakar komunikasi politik Lely Arrianie, kepada Okezone, Rabu (7/5/2014).
Lely menambahkan, kemenangan Partai Gerindra yang menjadi nomor urut tiga di pemilihan umum legislatif (pileg) jauh berbeda dengan perolehan suara PDIP dan runner up Golkar.
"Ini artinya perolehan suara partai yang digadang-gadang menjagokan Prabowo itu sebenarnya masih sangat jauh rentangnya dengan perolehan suara yang diperoleh partai pengusung Jokowi," tegasnya.
Sementara, perolehan suara Golkar yang mengusung Ical sebagai capres pun hanya berhasil menempati posisi kedua. Ini membuktikan,dukungan terhadap partai berlambang pohon beringin itu tak berjalan linier dengan dukungan terhadap capresnya.
"Kemudian Ical menurunkan target politiknya untuk sekedar menjadi cawapres. Saya melihat ini sebagai laku politik pragmatis yang mencoba mencuri momentum antara pilihan populer dan tidak populer dengan mempertimbangkan elektabilitas calon yang diusung," paparnya.
Menurut Lely, meskipun pilihan ini 'cantik,' tetapi belum tentu bisa memecah split voting massa Partai Gerindra, terutama massa Partai Golkar yang selama ini cenderung tidak terlalu penting untuk menganggap keputusan pemimpin partai sebagai sebuah perintah yang harus diikuti. Termasuk dalam soal memilih dalam pencapresan.
Sementara, Lely berpendapat, setelah Gerindra berkoalisi dengan Golkar maka penjajakan dengan partai politik (parpol) lain seperti PKS, PAN dan PPP sudah tidak penting lagi."Syarat untuk mengusung pencapresan antara Gerindra dan Golkar kan sudah cukup. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting untuk menimbang kehadiran PPP dan PKS," sambungnya.
Kendati demikian, Gerindra tentu berhak berkoalisi lebih dari satu parpol untuk membangun pemerintahan yang kuat di parlemen.
"Tetapi kalau koalisi dibangun dengan pikiran pragmatis dan hanya bersandar pada pososi tawar, seperti jatah-jatahan maka tak akan berbeda dengan koalisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski didukung oleh lebih dari 60 persen di parlemen tetap saja selalu menemui kegamangan saat menentukan dan menetapkan arah kebijakan," tuntasnya.(fid) (ahm)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.