Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Okezone) JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta disinyalir bakal jadi batu sandungan bagi calon presiden (capres) PDI Perjuangan, yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 19 persen responden berpendapat bahwa mantan Wali Kota Solo itu turut bertanggung jawab ihwal dugaan korupsi bus Transjakarta.
“Lagi-lagi politik soal persepsi. Sekira 19 persen responden menilai yang bertanggungjawab Jokowi dan mereka tidak akan pilih Jokowi dalam Pilpres nanti,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Buhanuddin Muhtadi di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Survei ini kata dia, merupakan kesimpulan dari dua periode survei yang dilaksanakan 28 Februari-10 Maret 2014 yang melibatkan sekitar 2.050 responden dan 18-24 Maret 2014 dengan melibatkan sekitar 1.220 responden. "Responden terpilih diwawancarai tatap muka oleh pewawancara terlatih," imbuhnya.
Burhanuddin menambahkan, sekira 40 persen responden tahu atau pernah mendengar kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Dari responden yang tahu itulah kemudian diperoleh sekira 19 persen menilai Jokowi lah yang bertanggungjawab sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Sementara, mayoritas dari mereka yang tahu itu atau sekitar 62 persennya menilai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta lah yang paling bertanggungjawab. Ada sekitar 40 persen responden yang tahu. Isu ini mungkin akan terus menggelinding,” terangnya.
Dia melanjutkan, isu negatif lainnya yang potensial menggerus dukungan terhadap Jokowi yakni Perjanjian Batu Tulis antara Partai Gerindra dan PDIP pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 lalu.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 19 persen responden mengaku tahu atau pernah mendengar isu seputar perseteruan antara Gerindra dan PDIP terkait Perjanjian Batu Tulis tersebut.
Sebanyak 31 persen responden yang mengaku tahu atau pernah mendengar perjanjian itu menilai perjanjian tersebut bersifat mengikat dan PDIP seharusnya menepati perjanjian yang sudah disepakati tersebut.
“Walau kecil, ada sentimen negatif pemilih kepada Jokowi. Namun, belum ada calon yang mengambil manfaat dari sentimen negatif pemilih kepada Jokowi ini,” jelasnya. (ydh)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.