Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
Joko Widodo (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merancang tentang struktur di pemerintahannya. Baik itu di kelembagaan maupun di kementerian.
"Tapi memang belum ketemu. Ada tiga opsi. Berbicara berkaitan dengan situasi anggaran, karena sebentar lagi kita akan ketemu dengan pemerintahan Pak SBY, Tentu saja setelah saya ketemu beliau dulu baru nanti (diputuskan)," ujar Jokowi di Rumah Transisi, Jakarta, Minggu (24/8/2014) malam.
Rencananya, SBY dan Jokowi akan bertemu pada 27 atau 28 Agustus 2014 mendatang untuk merumuskan kabinet nanti. Namun, Jokowi mengaku pertemuan tersebut belum terkonfirmasi secara baik.
Sementara itu, Deputi Rumah Transisi, Andi Widjajanto menjelaskan tiga opsi itu terkait jumlah kementerian dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Opsi pertama sudah diberikan kira-kira satu minggu lalu. Opsi status quo tetap 34 kementerian. Hanya mungkin ada beberapa nomenklatur nama kementerian yang diubah. Opsi ini diambil jika manuver terutama dari sisi anggaran dari Oktober-Desember 2014 sangat terbatas, hingga tidak dimungkinkan ada restrukturisasi kelembagaan," terangnya.
Dijelaskan Andi, Jokowi-JK tidak menginginkan di awal pemerintahannya justru disibukkan dengan masalah perubahan kelembagaan dengan terbatasnya anggaran dan kehilangan fokus untuk segera melakukan program nyata.?
?Opsi pertama tersebut, lanjut Andi, yang difokuskan adalah adanya 31 urusan pemerintahan yang tumpang tindih, yang tersebar kesekian banyak kementerian. Seperti tentang urusan keamanan navigasi laut yang tersebar di 12 kementerian.
?"Opsi kedua, 27 kementerian. Ini dilakukan dengan mempelajari UU Kementerian Negara. Jadi tetap tiga menteri koordinator, ada tiga kementerian yang harus ada. Yaitu Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Dalam Negeri. Terus ada tiga kementerian yang kalau ingin diubah, harus lewat persetujuan DPR, yaitu Kementerian Agama, Hukum, dan Keuangan. Sehingga relatif enam kementerian ini tidak diutak atik," papar Andi.
Sedangkan untuk opsi ketiga lanjut Andi, terdapat dua versi. Yakni opsi 3A dan opsi 3B. "Opsi 3A adalah 20 kementerian. Opsi 3B adalah 24 kementerian," terangnya.?
?"Dari tiga opsi ini ada beberapa usulan yang menonjol. Yang pertama, hampir semua opsi memunculkan kementerian maritim. Kemudian, hampir semua opsi memunculkan penggabungan urusan-urusan pangan menjadi satu kementerian, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, itu dijadikan menjadi kementerian pangan. Atau kalau dalam bahasa trisaksi, menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan," ujarnya.
Jokowi, kata Andi, pun meminta kajian penjelasan lebih dalam tentang cara untuk menguatkan sistem presidensil melalui penguatan lembaga atau kantor kepresidenan. Jadi, usulan yang dimunculkan, misalnya tentang badan penerimaan negara, yang menggabungkan pajak dan bea cukai.
"Atau kewenangan untuk melakukan pengawasan. Baik itu pengawasan program pembangunan, keuangan dalam bentuk audit, dan juga kinerja aparatur sipil negara. Itu yang dimunculkan. Kira-kira itu yang tadi dibahas, berkaitan dengan arsitektur kabinet dan lembaga kepresidenan," tandasnya.? (put)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.