Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, Muradi mengatakan tiga hari menjelang pemungutan suara Pilpres pada 9 Juli salah satu yang masih menjadi permasalahan dan ancaman terselenggaranya Pilpres yang bersih dan jujur adalah terkait dengan netralitas institusi keamananan.
Meski berulangkali pimpinan TNI, Polri, maupun BIN menegaskan bahwa ketiga institusi tersebut netral, namun dalam praktiknya ketiga institusi tersebut tidak dalam posisi yang benar-benar netral.
“Manuver oknum dari tiga institusi keamanan tersebut di lapangan ditemukan berbagai indikasi ketidaknetralan yang berujung pada tercorengnya penyelenggara pilpres. Pengkondisian dan pengarahan dukungan untuk salah satu calon secara masif telah mencederai hakikat pelaksanaan pemilu itu sendiri,” kata Muradi, Minggu (6/7/2014).
Langkah ini, kata Muradi, mengancam dua hal substansi, yakni: pertama, hasil pemilu tidak akan legitimate dan mengikat seluruh komponen bangsa. Sehingga potensi terjadinya penolakan atas hasil pemilu akan mengarah Konflik yang merugikan seluruh komponen bangsa. Kedua, tercederainya esensi institusi keamanan yang profesional, sehingga ketiganya besar kemungkinan akan kembali di bawah kontrol rezim yang berkuasa untuk kepentingan penguasa.
"Terkait dengan hal tersebut, institusi keamanan harus secara efektif memastikan bahwa personil dan anggotanya tetap berlaku netral dan menjaga jarak dari praktik politik saat ini," ujarnya.
Menurut Muradi, ada tiga hal yang mesti dilakukan oleh petinggi tiga aktor keamanan tersebut, yakni: pertama, mengefektikan pengawasan internal dengan mengedepankan hukuman maksimal bagi oknum anggota dan personil yang tertangkap tangan dan terindikasi tidak netral.
"Hukuman tersebut bisa dengan kurungan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan tergantung besaran keterlibatan dalam dukung mendukung," katanya.
Kedua, masing-masing internal institusi keamanan disarankan untul membentuk semacam satgas khusus untuk memantau tugas dan keterlibatan oknum personil. Dan ketiga, mengintegrasikan pengawasan internal tersebut dengan Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya untuk menyerap informasi yang lebih integratif agar dalam pemprosesan setiap kasus yg melibatkan oknum personil dapat segera ditindaklanjuti.
"Namun demikian, yang paling penting dan terpenting adalah posisi dari pimpinan masing-masing institusi keamanan untuk tetap berkomitmen netral dan menjaga jarak," jelasnya.
Sebab, menjadi tidak berarti apapun yang dilakukan oleh TNI, Polri maupun BIN apabila komitmen pimpinannya tidak jelas dan tegas. "Harus digarisbawahi bahwa institusi keamanan jangan menjadi penghalang bagi proses perubahan politik yang tengah berlangsung," pungkasnya. (trk)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.