Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
Simulasi pengamanan Pilpres (ant) JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) akan menggunakan dana rutin anggaran belanja Mabes AD untuk memetakan wilayah rawan konflik menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli.
"Dana pengamanan Pilpres memang sudah ada, namun dana tersebut digunakan untuk 35 ribu personel yang akan di BKO untuk membantu kepolisian," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Budiman, usai memberikan pengarahan kepada Panglima Komando Utama (Pangdam, Danrem dan Dandim) di Mabesad, Jakarta, Senin (2/6/2014).
Sementara, untuk pemetaan daerah-daerah konflik, lanjut dia, akan menggunakan dana teritorial, dana intelijen dan dana latihan yang disebar ke satuan-satuan TNI AD di seluruh Indonesia.
"Kita punya anggaran belanja yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut," ungkapnya.
Anggaran TNI AD 2014 untuk teritorial sekira Rp406 miliar per tahun, dana latihan Rp450 miliar dan dana pengamanan Rp265 miliar.
Dalam kesempatan itu, KSAD mengimbau kepada Pangdam, Komandan Korem dan Komandan Kodim untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik.
"Setiap Pangdam, Danrem, Dandim, sesuai tugas pokoknya sebagai satuan teritorial membantu Pemda dalam rangka pembangunan di daerahnya, termasuk pembangunan di bidang politik, yakni pelaksanaan Pilpres. Mereka bisa mengerahkan aparat intelijen dan teritorial," tegas Budiman.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar Pangkotama juga menyiapkan pasukan untuk di BKO dalam membantu aparat kepolisian.
"Pilihlah prajurit terbaik untuk dilatih dan BKO membantu kepolisian," teran Budiman.
Budiman menambahkan, pihaknya juga meminta agar Pangkotama menyiapkan pasukan cadangan manakala diperlukan untuk mengatasi hal-hal mendesak. (ant//trk)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.