Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
Prabowo Subianto (foto: Okezone) JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri, menilai pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengusut Prabowo Subianto sebagai hal yang ilegal. Putri mantan Presiden Soekarno ini, menuding DKP dibentuk karena ada konflik internal.
"Kalau menurut saya, DKP yang disebut sebagai dewan kehormatan perwira itu ilegal, inkonsistusional. Seharusnya dalam melakukan penyelidikan atau pertimbangan terhadap seorang perwira itu ada klausulan, itu harusnya satu tingkat di atasnya. Kemungkinan besar DKP itu untuk Pamen bukan Pati," kata Rachmawati saat ditemui di kediamannya, Jl. Jati Padang Raya, Jakarta Selatan, Minggu (22/6/2014).
Rachmawati menganggap, upaya yang cacat hukum ini dibentuk sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Apalagi saat ini sebagai calon presiden terkuat.
"Ini sebetulnya tidak patut dikemukakan saat pilpres karena saling membuat kampanye negatif. Ini hal lama yang tidak harus diungkit," kata Rachma.
Menurut Rachmawati, sebaiknya dalam kurun waktu ke depan dilakukan rekonsiliasi nasional untuk mengungkap masalah pelanggaran HAM. Sehingga, siapa pun presiden yang terpilih tidak mencari cacat lawannya.
"Ini dilakukan supaya bangsa dan negara kita menjadi lebih baik," tandasnya.(fid) (ahm)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.