Share dulu ya sob
Facebook
Google+
Twitter
Joko Widodo (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Hingga saat ini belum ada keberanian dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus sistem outsourcing yang banyak merugikan para buruh.
Kondisi ini enimbulkan kesan bahwa bakal capres PDI Perjuangan itu tetap berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, kebijakan outsourcing bagi pekerja dikeluarkan Megawati kala menjabat sebagai Presiden, yang dituangkan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menyatakan, sikap Jokowi mengenai sistem outsourcing semakin menunjukkan Gubernur DKI Jakarta tersebut berada di bawah pengaruh Megawati.
"Ya tentu saja Jokowi berada dalam bayang-bayang Megawati. Sudah banyak sekali buktinya, termasuk dalam isu penghapusan sistem outsourcing ini. Apalagi sekarang Jokowi dan PDIP memperoleh banyak dukungan dari pengusaha-pengusaha besar yang pro pada sistem kontrak kerja," ujar Igor, Jumat (2/5/2014).
"Jangan lupa beberapa saat ketika Jokowi mendeklarasikan pencapresannya, didahului pertemuannya dengan para pengusaha. Publik harus paham bahwa memilih Jokowi sama saja dengan memilih Megawati. Wujudnya saja yang beda," timpalnya lagi.
Menurutnya, bisa saja saat ini figur yang diajukan seperti Jokowi dinilai reformis. Namun kebijakannya tetap status quo. Sedangkan sosok yang dianggap status quo, kata Igor, justru memiliki program yang reformis.
"PDIP dikenal sebagai partai nasionalis. Tapi di masa Megawati jadi Presiden, justru punya kebijakan yang tidak nasionalis. Misalnya menjual Indosat saat itu. Harusnya Jokowi sebagai kader PDIP yang dikenal partai wong cilik, lebih pro kepada nasib kaum buruh," imbuhnya. (put)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.